Debet,
kredit, ayat jurnal, buku besar, akun, neraca saldo, dan laporan laba rugi
semuanya berasal dari masa Renainsance. Debt, debtor, debenture, dan debit,
misalnya, semua diturunkan dari kata dasar, debere, yaitu berhutang, yang
disingkat menjadi dr yang dipakai dalam ayat jurnal. Kredit dari akar kata yang
sama dengan kata creed yang dikenal sebagai Apostles Creed. Kata itu dapat juga
berarti oarang yang dipercaya seseorang, seperti kreditor. Kata asalnya dalam
bahasa lain adalah credere, yang disingkat cr yang digunakan dalam ayat jurnal.
v Sejarah
Akuntansi Di Indonesia
Praktik
akuntansi di Indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan Belanda sekitar 17
(ADB 2003) atau sekitar tahun 1642 (Soemarso 1995). Jejak yang jelas berkaitan
dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu
praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Sociteyt yang berkedudukan di
Jakarta (Soemarso 1995). Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan
berpasangan (double-entry bookkeeping) sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca
Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda-yang merupakan organisasi komersial utama
selama masa penjajahan-memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di
Indonesia selama era ini (Diga dan Yunus 1997). Kegiatan ekonomi pada masa
penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800an dan awal tahun 1900an. Hal ini
ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak
yang menanmkan modalnya di Indonesia.
Peningkatan
kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan juru
buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia
pada tahun 1907 (Soemarso 1995). Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya
diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia untuk membantu
kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur (Yunus
1990). Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W
Labrijn yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896. orang pertama yang
melaksanakan pekerjaan audit (menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan)
adalah Van Schagen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995).
Pengiriman Van Schagen merupakan titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan
Negara-Government Accountant Dienst yang terbentuk pada tahun 1915 (Soermarso
1995). Akuntan publik yang pertama adalah Frese & Hogeweg yang mendirikan
kantor di Indonesia pada tahun 1918. Pendirian kantor ini diikuti kantor
akuntan yang lain yaitu kantor akuntan H.Y.Voerens pada tahun 1920 dan
pendirian Jawatan Akuntan Pajak-Belasting Accountant Dienst (Soemarso 1995).
Pada era penjajahan, tidak ada
orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesa pertama
yang bekerja di bidang akuntansi adalah JD Massie, yang diangkat sebagai
pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929
(Soemarso 1995). Kesempatan
bagi akuntan lokal (Indonesia) mulai muncul pada tahun 1942-1945, dengan
mundurnya Belanda dari Indonesia. Pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan
yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari (Soermarso 1995). Praktik
akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan
(1950an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem
akuntansi model Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda
dan pindahnya orang orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan
kelangkaan akuntan dan tenaga ahli (Diga dan Yunus 1997). Atas dasar
nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling ke
praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian, pada era ini praktik akuntansi
model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi model Belanda, terutama yang
terjadi di lembaga pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan
tinggi yang menawarkan pendidikan akuntansi-seperti pembukaan jurusan akuntansi
di Universitas Indonesia 1952, Institute Ilmu Keuangan (Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara-STAN) 1990, Univesitas Padjajaran 1961, Universitas Sumatera
Utara 1962, Universitas Airlangga 1962 dan Universitas Gadjah Mada 1964
(Soermarso 1995)-telah mendorong pergantian praktik akuntansi model Belanda
dengan model Amerika pada tahun 1960 (ADB 2003). Selanjutnya, pada tahun 1970
semua lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika (Diga dan Yunus
1997).
Pada pertengahan tahun 1980an, sekelompok tehnokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi. Kelompok tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasar-dengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Kebijakan kelompok tersebut memperoleh dukungan yang kuat dari investor asing dan ¬lembaga-lembaga internasional (Rosser 1999). Sebelum perbaikan pasar modal dan pengenalan reformasi akuntansi tahun 1980an dan awal 1990an, dalam praktik banyak ditemui perusahaan yang memiliki tiga jenis pembukuan-satu untuk menunjukkan gambaran sebenarnya dari perusahaan dan untuk dasar pengambilan keputusan; satu untuk menunjukkan hasil yang positif dengan maksud agar dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman/kredit dari bank domestik dan asing; dan satu lagi yang menjukkan hasil negatif (rugi) untuk tujuan pajak (Kwik 1994).
Pada pertengahan tahun 1980an, sekelompok tehnokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi. Kelompok tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasar-dengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Kebijakan kelompok tersebut memperoleh dukungan yang kuat dari investor asing dan ¬lembaga-lembaga internasional (Rosser 1999). Sebelum perbaikan pasar modal dan pengenalan reformasi akuntansi tahun 1980an dan awal 1990an, dalam praktik banyak ditemui perusahaan yang memiliki tiga jenis pembukuan-satu untuk menunjukkan gambaran sebenarnya dari perusahaan dan untuk dasar pengambilan keputusan; satu untuk menunjukkan hasil yang positif dengan maksud agar dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman/kredit dari bank domestik dan asing; dan satu lagi yang menjukkan hasil negatif (rugi) untuk tujuan pajak (Kwik 1994).
Pada awal tahun 1990an, tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan
muncul seiring dengan terjadinya berbagai skandal pelaporan keuangan yang dapat
mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor. Skandal pertama adalah kasus
Bank Duta (bank swasta yang dimiliki oleh tiga yayasan yang dikendalikan
presiden Suharto). Bank Duta go public pada tahun 1990 tetapi gagal
mengungkapkan kerugian yang jumlah besar (ADB 2003). Bank Duta juga tidak
menginformasi semua informasi kepada Bapepam, auditornya atau underwriternya
tentang masalah tersebut. Celakanya, auditor Bank Duta mengeluarkan opini wajar
tanpa pengecualian. Kasus ini diikuti oleh kasus Plaza Indonesia Realty
(pertengahan 1992) dan Barito Pacific Timber (1993). Rosser (1999) mengatakan
bahwa bagi pemerintah Indonesia, kualitas pelaporan keuangan harus diperbaiki
jika memang pemerintah menginginkan adanya transformasi pasar modal dari model
“casino” menjadi model yang dapat memobilisasi aliran investasi jangka panjang.
Berbagai skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan badan berwenang untuk
mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan.
Pertama, pada September 1994, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat
standar akuntansi keuangan, yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK). Kedua, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank)
melaksanakan Proyek Pengembangan Akuntansi yang ditujukan untuk mengembangkan
regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Ketiga, pada tahun 1995,
pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang
Undang Perseroan Terbatas. Keempat, pada tahun 1995 pemerintah memasukkan aspek
akuntansi/pelaporan keuangan kedalam Undang-Undang Pasar Modal (Rosser
1999).Jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1997-1998 makin meningkatkan tekanan
pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai awal
1998, kebangkrutan konglomarat, collapsenya sistem perbankan, meningkatnya
inflasi dan pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF dan
melakukan negosiasi atas berbagaai paket penyelamat yang ditawarkan IMF. Pada
waktu ini, kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktik
akuntansi dan rendahnya kualitas keterbukaan informasi (transparency).
v Sejarah
Akuntansi Di Arab
Mekah pada jaman
kuno di garis lalu lintas perdagangan antara Yaman (Arabia Selatan) dan Syam dekat
Laut Tengan. Kedua negara ini jaman dahulu telah mencapai peradaban tinggi dan
dhubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil antara lain Mekah. Di pandang dari
segi geografis, kota Mekah hampir terletak di tengah-tengah Jazirah Arab,
sehingga tidaklah mengherankan bilamana semangat dagang berkembang di kalangan
penduduk Mekah. Tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 M,
lahirlah bayi yang diberi nama Muhammad, yang kelak menjadi Nabi dan Rasul yang
terakhir.
Serangkaian
wahyu turun dimulai ketika menginjak usia 40 tahun pada malam 17 Ramadhan
bertepatan dengan 6 Agustus 610 M. Sistem akuntansi juga suda hada pada masa
pemerintahan Rasulullah masih hidup sebagaimana telah diturunkannya wahyu Allah
yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu “Hai orang-orang yang
beriman, apabila kamu bermu’amalah (seperti jual-beli, berhutang piutang, atau
sewa menyewa) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya dengan benar, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya”. Wahyu tersebut menunjukan
sudah adanya perintah untuk melakukan pencatatan pembukuan dan adanya petugas
pencatatnya (sekarang dapat disebut sebagai akuntan). Dalam masa satu abad
setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, parapengikutnya telah menaklukan sebagian
besar Afrika bagian Utara dan Timur Tengah, dan telah menembus Eropa tahun 765
para pemimpin Islam dari kekhalifahan Abbasya memindahkan Ibu Kota kerajaan
Islam ke sebuah kota yang baru didirikan, yaitu Bagdad. Di kota itulah dibangun
pusat ilmu pengetahuan yang terbesar dalam milennia pertama. Ke lembaga itulah
orang-orang Arab membawa dari India salah satu penemuan terbesar dalam
pemikiran manusia, yaitu konsep nol. Selain itu Musa Al-Khawrtzmi, ahli
matematika Arab terbesar dan ahli perpustakaan khalifah yang sakit, menulis
bukunya Al-Jabr Wa’al Mugabala. Dari buku itulah kita menurunkan istilah
aljabar. Pengetahuan ini tidak terbatas di Bagdad, tetapi meyebar meyebrangi
pesisir Afrika menuju Spanyol, tempat khalifah Umayah yang terakhir melarikan
diri. Orang-orang Arab, Yahudi, dan Kristen bekerjasama dalam damai di
Universitas-universitas di Kordoba, Sevilla, Malaga, dan Granada, dan
menjadikan Universitas-universitas pusat intelektual Eropa. Tahun 1085 Spanyol
jatuh ke tangan tentara Kristen dan tahun 1258 Bagdad jatuh ke tangan bangsa
Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Manusia dan kota-kota memang hilang,
tetapi ilmu pengetahuan tidak. Pada saar Pacioli menulis bukunya, ia menginstruksikan
pembacanya untuk menggunakan angka Arab keculai untuk judul-judul dimana “Anda
pertama-tama harus menulis tahun dalam Buku Besar”. Banyak dari kita yang masih
melakukan hal yang sama sekarang, dan tanpa disadari kita melestarikan
ketidakpercayaan yang berumur berabad-abad pada angka model baru.
v Sejarah Akuntansi Di Jepang
Akuntansi dan
pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic
dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas
regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki
pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi
mencerminkan pengaruh Jerman pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang
berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi
Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi
dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi. Jepang merupakan
masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Kesadaran
kelompok dan saling ketergantungan dalam hubungan pribadi dan perusahaan
berlawanan dengan hubungan independen yang wajar diantara individu-individu dan
kelompok di negara-negara barat. Perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas
saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain.
Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang
meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Bank sering kali menjadi bagian dari
kelompok industry besar ini.Penggunaan kredit bank dan modal utang yang meluas
untuk membiayai perusahaan besar terbilang sangat banyak bila dilihat dari
sudut pandang Barat dan manajemen perusahaan terutama lebih bertanggung jawab
kepada bank dan lembaga keuangan lainnya, dibandingkan kepada para pemegang
saham. Pemerintah pusat juga memberlakukan control ketat atas berbagai
aktivitas usaha di Jepang, yang berarti controlbirokrasi yang kuat dalam
masalah-masalah usaha, termasuk akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usaha
utamanya terbatas pada perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan
pemerintah.
Modal usaha keiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi atau menggerakkan stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakakn ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan Jepang.Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan di Jepang. Sebagi contoh:
Modal usaha keiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi atau menggerakkan stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakakn ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan Jepang.Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan di Jepang. Sebagi contoh:
1. Hilangnya
konsolidasi standardisasi yang menyebabkan adanya perusahaan Jepang yang menutupi
kerugian operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat melihat apakah
kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar menguntungkan.
2. Kewajiban pensiun dan pesangon hanya diakui 40 persen dari jumlah pinjaman karena hal itu merupakan batas pengurang pajak mereka. Hal ini mengarah pada praktik rndahnya kewajiban pensiun.
2. Kewajiban pensiun dan pesangon hanya diakui 40 persen dari jumlah pinjaman karena hal itu merupakan batas pengurang pajak mereka. Hal ini mengarah pada praktik rndahnya kewajiban pensiun.
3.
Pemegang saham dibebani biaya, bukan berdasarkan harga pasar. Dibuat
untuk mepertegas kohesi dari keiretsu, sehingga saham silang sangatlah luas.
Perusahaan menahan mereka yang rugi, akan tetapi menjual mereka yang untung
untuk mendapatkan laba.
v Sejarah Akuntansi Di Cina
Akuntansi di CIna memiliki sejarah yang panjang. Berfungsinya akuntansi
dalam hal pertanggungjawaban dapat dilacak jauh ke belakang hingga tahun 2200
SM selama masa Dinasti Hsiu dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi
digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan
bangsawan dan putri pada masa Dinasti Xia (tahun 2000-1500 SM). Konfusius muda
(551-479 SM) dulunya pernah menjadi seorang manager gudang dan tulisannya
menyebutkan bahwa pekerjaannya meliputi akuntansi yang seharusnya yaitu membuat
catatan penerimaan dan pengeluaran setiap harinya.Karakteristik utama akuntansi
di Cina saat ini berasal dari pendirian RRC pada tahun 1949. Cina menerapkan
prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet. Tujuan akuntansi
adalah untuk memenuhi kebutuhan Negara atas perencanaan dan pengendalian
ekonomi. Pelaporan keuangan cukup sering dilakukan dan lengkap. Ciri utamanya
adalah orientasi manajemen dana, yang mana dana diartikan sebagai
properti,barang dan material yang digunakan selama proses produksi. Pelaporan
keuangan menekankan Neraca, yang mencerminkan sumber dan penggunaan dana dan
kurang menitikberatkan pada pertanggungjawaban dan akuntabilitas serta
kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah. Akuntansi menekankan
perhitungan secara kuantitas dan perbandingan biaya dan kuantitas.
Perekonomian Cina disebut sebagai perekonomian hibrid (campuran), dimana Negara
mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara industri lain
serta sektor komersial dan swasta diatur oleh sistem yang berorientasi pada
pasar. Reformasi ekonomi yang dilakukan akhir-akhir ini mencakup privatisasi termasuk
pengalihan perusahaan milik Negara menjadi perusahaan perseroan yagn
mengeluarkan saham. Aturan akuntansi yang baru telah dikembangkan bagi
perusahaan-perusahaan yang baru diprivatisasikan dan perusahaan-perusahaan
independent dengan kewajiban terbatas, serta badan usaha milik asing seperti
perusahaan patungan. Peranan pemerintah telah mengubah dari mengelola baik
makro maupun mikro ekonomi menjadi hanya mengelola tingkat makro saja.